Rabu, 10 Juni 2009

AIDIT

Dipa Nusantara Aidit, lebih dikenal dengan DN Aidit (lahir 30 Juli 1923 – wafat 22 November 1965 pada umur 42 tahun) adalah Ketua Central Comitte Partai Komunis Indonesia (CC-PKI). Ia dilahirkan dengan nama Achmad Aidit di Pulau Bangka, dan dipanggil "Amat" oleh orang-orang yang akrab dengannya. Di masa kecilnya, Aidit mendapatkan pendidikan Belanda. Ayahnya, Abdullah Aidit, ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda, dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPR (Sementara) mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, "Nurul Islam", yang berorientasi kepada Muhammadiyah.
Terlibat dalam politik

Menjelang dewasa, Achmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya, yang menyetujuinya begitu saja.

Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta, dan pada 1940, ia mendirikan perpustakaan "Antara" di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke Sekolah Dagang ("Handelsschool"). Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda (yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia). Dalam aktivitas politiknya itu pula ia mulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia, seperti Adam Malik, Chaerul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Prof. Mohammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Achmad menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya.

Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional (Komintern), Aidit mengikuti paham Marhaenisme Sukarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Sukarno, ia berhasil menjadi Sekjen PKI, dan belakangan Ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Soviet dan RRC. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lekra, dan lain-lain.

Dalam kampanye Pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer.

Peristiwa G-30-S

Pada 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia, dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965 terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya enam orang jenderal dan seorang kapten. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa G-30-S.

Pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi bahwa PKI-lah pelakunya, dan sebagai pimpinan partai, Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini. Tuduhan ini tidak sempat terbukti, karena Aidit meninggal dalam pengejaran oleh militer ketika ia melarikan diri ke Yogyakarta dan dibunuh di sana oleh militer.

Ada beberapa versi tentang kematian DN Aidit ini. Menurut versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalyon Kostrad ke Boyolali. Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Kepadanya diberikan waktu setengah jam sebelum "diberesi". Waktu setengah jam itu digunakan Aidit untuk membuat pidato yang berapi-api. Hal ini membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Akibatnya, mereka kemudian menembaknya hingga mati. versi yang lain mengatakan bahwa ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Betapapun juga, sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan.

Tulisan DN Aidit

DN Aidit banyak menuliskan pikiran-pikirannya dalam sejumlah buku dan tulisan. Sebagian daripadanya adalah:
Sedjarah gerakan buruh Indonesia, dari tahun 1905 sampai tahun 1926 (1952)
Perdjuangan dan adjaran-adjaran Karl Marx (1952)
Menempuh djalan rakjat: pidato untuk memperingati ulangtahun PKI jang ke-32 - 23 Mei 1952 (1954)
Tentang Tan Ling Djie-isme: referat jang disampaikan pada kongres nasional ke-V PKI (1954)
Djalan ke Demokrasi Rakjat bagi Indonesia: (Pidato sebagai laporan Central Comite kepada Kongres Nasional ke-V PKI dalam bulan Maret 1954 (1955) / bahasa Inggris: The road to people's democracy for Indonesia (1955)
Untuk kemenangan front nasional dalam pemilihan umum, dan kewadjiban mengembangkan kritik serta meninggikan tingkat ideologi Partai: Pidato dimuka sidang pleno Central Comite ke-3 PKI pada tanggal 7 Agustus 1955 (1955)
Pertahankan Republik Proklamasi 1945!: Perdjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, perdamaian dan demokrasi sesudah pemilihan parlemen (1955)
Menudju Indonesia baru: Pidato untuk memperingati ulang-tahun PKI jang ke-33 (1955)
Perjuangan dan adjaran-adjaran Karl Marx (1955)
Revolusi Oktober dan rakjat2 Timur (1957)
37 tahun Partai Komunis Indonesia (1957)
Masjarakat Indonesia dan revolusi Indonesia: (soal² pokok revolusi Indonesia) (1958)
Sendjata ditangan rakjat (1958)
Kalahkan konsepsi politik Amerika Serikat (1958)
Visit to five socialist states: talk by D.N. Aidit at the Sports Hall in Djakarta on 19th September (1958)
Konfrontasi peristiwa Madiun (1948) - Peristiwa Sumatera (1956) (1958)
Ilmu pengetahuan untuk rakjat, tanahair & kemanusiaan (1959)
Pilihan tulisan (1959)
Introduksi tentang soal2 pokok revolusi Indonesia kuliah umum (1959)
Untuk demokrasi dan kabinet gotong rojong (laporan umum Comite Central Partai Komunis Indonesia kepada Kongres Nasional ke-VI) (1959)
Dari sembilan negeri sosialis: kumpulan laporan perlawatan kesembilan negeri sosialis (1959)
Peladjaran dari sedjarah PKI (1960)
Indonesian socialism and the conditions for its implementation (1960)
Memerangi liberalisme (1960)
41 tahun PKI (1961)
PKI dan MPRS (1961)
Perkuat persatuan nasional dan persatuan komunis!: laporan politik ketua CC PKI kepada Sidang Pleno ke-III CC PKI pada achir tahun 1961 (1961)
Anti-imperialisme dan Front Nasional (1962)
Setudju Manipol harus setudju Nasakomn (1962)
Pengantar etika dan moral komunis (1962)
Tentang Marxisme (1962)
Untuk demokrasi, persatuan dan mobilisasi laporan umum atas nama CC PKI kepada Kongres Nasional ke-VI (1962)
Indonesian communists oppose Malaysia (1962)
Berani, berani, sekali lagi berani: laporan politik ketua CC PKI kepada sidang pleno I CC PKI, disampaikan pada tanggal 10 Februari 1963 (1963)
Hajo, ringkus dan ganjang, kontra revolusi: pidato ulangtahun ke-43 PKI, diutjapkan di Istana Olah Raga "Gelora Bung Karno" pada tanggal 26 Mei 1963 (1963)
Langit takkan runtuh (1963)
Problems of the Indonesian revolution (1963)
Angkatan bersendjata dan penjesuaian kekuasaan negara dengan tugas² revolusi; PKI dan Angkatan Darat (1963)
PKI dan ALRI (SESKOAL) (1963)
PKI dan AURI (1963)
PKI dan polisi (1963)
Dekon dalam udjian (1963)
Peranan koperasi dewasa ini (1963)
Dengan sastra dan seni jang berkepribadian nasional mengabdi buruh, tani dan pradjurit (1964)
Aidit membela Pantjasila (1964)
PKI dan Angkatan Darat (Seskoad) (1964)
Aidit menggugat peristiwa Madiun: pembelaan D.N. Aidit dimuka pengadilan Negeri Djakarta, Tgl. 24 Februari 1955 (1964)
"The Indonesian revolution and the immediate tasks of the Communist Party of Indonesia" (1964)
Untuk bekerdja lebih baik dikalangan kaum tani (1964)
Dengan semangat banteng merah mengkonsolidasi organisasi Komunis jang besar: Djadilah Komunis jang baik dan lebih balk lagi! (1964)
Kobarkan semangat banteng! - Madju terus, pantang mundur! Laporan politik kepada sidang pleno ke-II CCPKI jang diperluas dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central di Djakarta tanggal 23-26 Desember 1963 (1964) / bahasa Inggris: Set afire the banteng spirit! - ever forward, not retreat! - political report to the second plenum of the Seventh Central Committee Communist Party of Indonesia, enlarged with the members of the Central, 1963 (1964)
Kaum tani mengganjang setan-setan desa: laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Djawa Barat (1964)
Perhebat ofensif revolusioner disegala bidang! Laporan politik kepada sidang pleno ke-IV CC PKI jang diperluas tanggal 11 Mei 1965 (1965)
Politik luarnegeri dan revolusi Indonesia (kuliah dihadapan pendidikan kader revolusi angkatan Dwikora jang diselenggarakan oleh pengurus besar Front Nasional di Djakarta) (1965)


Selain itu, sebagian dari tulisan-tulisannya juga diterbitkan di Amerika Serikat dengan judul The Selected Works of D.N. Aidit (2 vols.; Washington: US Joint Publications Research Service, 1961).

Gerakan 30 September
Dari Menteng ke Pusaran Kekuasaan

Tempo, 1-7 Oktober 2007

PERISTIWA 42 tahun lalu itu tetap saja masih menjadi tanda tanya keluarga besar Aidit: apa sebenarnya peran Aidit dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 itu? Peran Aidit dalam "kup" 30 September 1965 memang masih misteri. Sejumlah sejarawan, juga sejumlah kalangan militer, yakin PKI dalang penculikan dan pembunuhan tujuh jendral Angkatan Darat. Karena PKI terlibat, maka Aidit pun, sebagai Ketua Committee Central, dituding sebagai otaknya.

Murad Aidit, adik kandung Aidit, berkisah. Pada "malam berdarah" itu tak ada tanda-tanda atau kesibukan khusus di rumah Aidit. "Malah saya dipesan mematikan lampu," kata Murad. Menjelang "peristiwa Gerakan 30 September" itu, Murad memang menginap di rumah Aidit di Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat. Rumah Aidit sepi, "Sampai sekarang saya lebih bisa menerima tragedi itu karena ada pengkhianat dalam tubuh PKI," katanya. Dia tidak yakin abangnya yang memerintahkan pembunuhan para jendral.

Aidit mengawali "karier politiknya" dari Asrama Menteng 31, asrama yang dikenal sebagai "sarang pemuda garis keras" pada awal kemerdekaan. Di tempat ini berdiam, antara lain, Anak Marhaen Hanafi (pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba), Adam Malik, Sayuti Melik (pengetik naskah Proklamasi). Para penghuni Menteng 31 sempat menculik Soekarno dan memaksa si Bung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia--sesuatu yang kemudian ditolak Bung Karno. Di kelompok Menteng 31, Aidit sangat dekat dengan Wikana, seorang pemuda sosialis.

Aidit disebut-sebut juga berperan dalam pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Pasca pemberontakan yang gagal itu, ia sempat dijebloskan ke penjara Wirogunan, Yogya. Ketika terjadi agresi Belanda, ia kabur dari penjara dan tinggal di Vietnam Utara. Tentang kepergiannya ke Vietnam ada pendapat lain. Ada yang menyebut bahwa sebenarnya ia hanya mondar-mandir Jakarta-Medan.

Yang pasti, pada pertengahan 1950, Aidit, yang saat itu berusia 27 tahun "muncul" lagi. Bersama M.H. Lukman, 30 tahun, Sudisman, 30 tahun, dan Njoto, 23 tahun, ia memindahkan kantor PKI dari Yogyakarta ke Jakarta. Bisa dibilang, dalam kurun waktu inilah karier politik Aidit sesungguhnya dimulai.

Momentum konsolidasi partai terjadi ketika meletus kerusuhan petani di Tanjung Morawa, Sumatera Utara, 6 Juni 1953. Kerusuhan yang digerakkan kader PKI itu menjatuhkan kabinet Wilopo. Kesuksesan ini memompa semangat baru ke tubuh partai tersebut.

Bersama "kelompok muda" partai, Aidit menyingkirkan tokoh-tokoh lama partai. Pada Kongres PKI 1954, pengurus PKI beralih ke generasi muda. Tokoh partai semacam Tan Ling Djie dan Alimin disingkirkan. Pada kongres itu, Aidit dikukuhkan menjadi Sekretaris Jenderal PKI. Aidit lantas meluncurkan dokumen perjuangan partai berjudul "Jalan Baru Yang Harus Ditempuh Untuk Memenangkan Revolusi."

Aidit juga membangun aliansi kekuatan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk memperkuat PKI. PNI dipilih karena, selain sama-sama anti-Barat, juga ada figur Soekarno yang bisa dipakai mengatasi tekanan lawan-lawan politik mereka. Puncak kerjasama terjadi pada masa Sidik Djojosukarto memimpin PNI. Saat itu disepakati bahwa PNI tidak akan mengganggu PKI dalam rangka membangun partai.

Menurut Ganis Harsono, seorang diplomat senior Indonesia dalam otobiografinya, Cakrawala Politik Era Soekarno, strategi ini berhasil "menyandera" Bung Karno. Ada kesan bahwa Bung Karno berdiri di depan PKI, sekaligus memberi citra PKI pendukung revolusi Bung Karno dan Pancasila.

Kerja keras Aidit membuahkan hasil. Pada Pemilu 1955, PKI masuk "empat besar" setelah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Di masa ini PKI menjadi partai komunis terbesar di negara non-komunis dan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina.

PKI terus maju. Pada tahun itu juga partai ini menerbitkan dokumen perjuangan "Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan." Bentuk pertama, perjuangan gerilya di desa-desa oleh kaum buruh dan petani. Kedua, perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh di bidang transportasi. Ketiga, pembinaan intensif di kalangan kekuatan bersenjata, yakni TNI.

Pada 1964, PKI membentuk Biro Khusus yang langsung dibawahi Aidit sebagai Ketua Committee Central PKI. Tugas biro ini mematangkan situasi untuk merebut kekuasaan dan infiltrasi ke tubuh TNI. Biro Chusus Central (demikian namanya) dipimpin Sjam Kamaruzzaman. Tak sampai setahun, Biro Chusus berhasil menyelusup ke dalam TNI, khususnya Angkatan Darat.

Pada Juli 1965, seiring dengan merebaknya kabar kesehatan Bung Karno memburuk, suhu politik Tanah Air makin panas pula. Sebuah berita dari dokter RRC yang merawat Presiden datang: Bung Karno akan lumpuh atau meninggal dunia. Di Jakarta bertiup rumor menyengat, muncul Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Bung Karno.

Dalam Buku Putih G-30-S/PKI yang diterbitkan Sekretariat Negara pada 1994, disebutkan bahwa Aidit kemudian menyatakan, gerakan merebut kekuasaan harus dimulai jika tak ingin didahului Dewan Jenderal. Gerakan itu dipimpinnya sendiri. Ada pun Sjam ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana gerakan.

Saat diadili Mahkamah militer, Sjam mengaku dipanggil Aidit pada 12 Agustus 1965. Dalam pertemuan itu, ia diberi tahu bahwa Presiden sakit dan adanya kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan bila Bung Karno mangkat. Menurut Sjam, Aidit memerintahkan dia meninjau "kekuatan kita."

Sejak 6 September 1965, Sjam lantas menggelar rapat-rapat di rumahnya dan di rumah Kolonel A. Latief (Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya). Di rapat ini hadir Letnan Kolonel Untung (Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa) dan Mayor Udara Sudjono (Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Halim Perdanakusumah). Rapat terakhir, 29 September 1965, menyepakati gerakan dimulai 30 September 1965 dengan Untung sebagai pemimpinnya.

Dalam wawancara dengan majalah D&R, 5 April 1999, A. Latief menyatakan, Gerakan 30 September dirancang untuk menggagalkan upaya kup Dewan Jenderal. "Kami dengar ada pasukan di luar Jakarta yang didatangkan dalam rangka defile Hari Angkatan Bersenjata dengan senjata lengkap. Ini apa? Mau defile saja, kok, membawa peralatan berat," kata Latief. Karena merasa bakal terjadi sesuatu, para perwira tersebut, yang mengaku terlibat karena loyal pada Soekarno, memilih menjemput "anggota" Dewan Jenderal untuk dihadapkan ke Soekarno.

Menurut Latief gerakan itu diselewengkan oleh Sjam. "Rencananya akan dihadapkan hidup-hidup untuk men-clear-kan masalah, apakah memang benar ada Dewan Jenderal," katanya. Tapi, malam hari, saat pasukan Cakrabirawa pimpinan Letnan Dul Arief, anak buah Untung, akan berangkat menuju rumah para jenderal, tiba-tiba, ujar Latief, Sjam datang. "Bagaimana kalau para jenderal ini membangkang, menolak diajak menghadap Presiden," kata Dul Arief. Sjam menjawab, para jenderal ditangkap. Hidup atau mati.

Keesokan harinya, Dul Arief melaporkan kepada Latief dan Jenderal Soepardjo bahwa semua telah selesai. "Mula-mula mereka saya salami semua, tapi kemudian Dul Arief bilang semua jenderal mati. Saya betul-betul kaget, tidak begitu rencananya," kata Latief yang mengaku tidak kenal dengan Aidit.

Aidit sendiri belum pernah memberi pernyataan tentang hal ini. Ia ditangkap di Desa Sambeng, dekat Solo, Jawa Tengah, pada 22 November 1965 malam, dan esok paginya ditembak mati. Sebelum ditangkap pasukan pimpinan Kolonel Yasir Hadibroto, Aidit dikabarkan sempat membuat pengakuan sebanyak 50 lembar. Pengakuan itu jatuh ke Risuke Hayashi, koresponden koran berbahasa Inggris yang terbit di Tokyo, Asahi Evening News.

Menurut Asahi, Aidit mengaku sebagai penanggung jawab tertinggi peristiwa "30 September." Rencana pemberontakan itu sudah mendapat sokongan pejabat PKI lainnya serta pengurus organisasi rakyat di bawah PKI. Alasan pemberontakan, mereka tak puas dengan sistem yang ada. Rencana kup semula disepakati 1 Mei 1965, tetapi Lukman, Njoto, Sakirman dan Nyono--semuanya anggota Committee Central--menentang. Alasannya, persiapan belum selesai. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan Letkol Untung dan sejumlah pengurus lain pada Juni 1965, disepakati mulai Juli 1965 pasukan Pemuda Rakyat dan Gerwani dikumpulkan di Pangkalan Halim Perdanakusumah.

Pertengahan Agustus, sekembalinya dari perjalanan ke Aljazair dan Peking, Aidit kembali melakukan pertemuan rahasia dengan Lukman, Njoto, Brigjen Soepardjo, dan Letkol Untung. PKI mendapat info bahwa tentara, atas perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Achmad Yani, akan memeriksa PKI karena dicurigai mempunyai senjata secara tidak sah. "Kami terpaksa mempercepat pelaksanaan coup d'etat," kata Aidit. Akhirnya, dipilih tanggal 30 September.

Dalam buku Bayang-Bayang PKI yang disusun tim Institut Studi Arus Informasi (1999), diduga Aidit tahu adanya peristiwa G-30-S karena ia membentuk dua organisasi: PKI legal dan PKI ilegal. Biro Chusus adalah badan PKI tidak resmi. Sjam bertugas mendekati tentara dan melaporkan hasilnya, khusus hanya kepada Aidit. Hanya, ternyata, tak semua "hasil" itu dilaporkan Sjam.

Tentang besarnya peran Aidit dalam peristiwa 30 September ditampik Soebandrio. Menurut bekas Wakil Perdana Menteri era Soekarno ini, G-30-S didalangi tentara dan PKI terseret lewat tangan Sjam. Alasan Soebandrio, sejak isu sakitnya Bung Karno merebak, Aidit termasuk yang tahu kabar tentang kesehatan Bung Karno itu bohong. Waktu itu, kata Soebandrio, Aidit membawa seorang dokter Cina yang tinggal di Kebayoran Baru. Soebandrio dan Leimena, yang juga dokter, ikut memeriksa Soekarno. Kesimpulan mereka sama: Bung Karno cuma masuk angin.

Soebandrio dalam memoarnya, Kesaksianku Tentang G-30-S, menyesalkan pengadilan yang tidak mengecek ulang kesaksian Sjam. Menurut Soebandrio, ada lima orang yang bisa ditanya: Bung Karno, Aidit, dokter Cina yang ia lupa namanya tersebut, Leimena, dan dirinya sendiri. Menurut Soebandrio, pada Agustus 1965 kelompok "bayangan Soeharto" (Ali Moertopo cs) sudah ingin secepatnya memukul PKI. Caranya, mereka melontarkan provokasi-provokasi untuk mendorong PKI mendahului memukul Angkatan Darat.

Njoto membantah pernyataan Aidit. Menurut Njoto, "Hubungan PKI dengan Gerakan 30 September dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat tidak ada. Saya tidak tahu apa pun, sampai-sampai sesudah terjadinya," katanya dalam wawancara dengan Asahi Evening News. Keterangan Njoto sama dengan komentar Oei Hai Djoen, mantan anggota Comite Central. "Kami semua tidak tahu apa yang terjadi," kata dia.

Presiden Soekarno sendiri menyatakan Gestok (Gerakan Satu Oktober)--demikian istilah Bung Karno--terjadi karena keblingernya pimpinan PKI, lihainya kekuatan Barat atau kekuatan Nekolim (Neo-Kolonialisme dan Imperialisme), serta adanya "oknum yang tidak benar."

Misteri memang masih melingkupi peristiwa ini. "Menurut kami, PKI memang terlibat, tapi terlibat seperti apa?" kata Murad. Setelah puluhan tahun tragedi itu berlalu, pertanyaan itu belum menemukan jawabannya. Setidaknya bagi Murad dan anggota keluarga Aidit yang lain.●



MUSO

Musso atau Paul Mussotte bernama lengkap Muso Manowar atau Munawar Muso (lahir: Kediri, Jawa Timur, 1897 - Madiun, Jawa Timur, 31 Oktober 1948) adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1920-an dan dilanjutkan pada Pemberontakan Madiun 1948.

Musso adalah salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Pada tahun 1925 beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926, meskipun ini ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang lain seperti Tan Malaka. Pada tahun 1926 Musso menuju Singapura dimana dia menerima instruksi langsung dari Moskow untuk melakukan pemberontakan kepada penjajahan Belanda. Musso dan pemimpin PKI lainnya, Alimin, kemudian berkunjung ke Moskow, bertemu dengan Stalin, dan menerima pemerintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawananan nasional. Musso akan tetapi berpikiran lain. Pada bulan November 1926 terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota termasuk Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Musso lsetelah keluar dari penjara pergi ke Moskow, tetapi kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan "barisan popular" yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Comintern. Akan tetapi dia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Uni Sovyet pada tahun 1936.

Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia melalui Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. Pihak melitre menyebutkan bahwa PKI memproklamasikan "Republik Soviet Indonesia" pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai prsiden dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri. Akan tetapi pemberontakan dapat dipadamkan oleh pihak militer. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun diambil oleh pasukan republik dari Divisi Silwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada tanggal 31 Oktober dengan tuduhan hendak melarikan diri dari penjara.

DARSONO

Darsono Si Panah Beracun 

Darsono berusia 19 tahun ketika bergabung dengan Sarekat Islam Semarang. Semuanya bermula ketika Darsono hadir dalam persidangan Sneevliet. Darsono begitu kagum kepada orang Belanda itu. Awalnya Darsono sempat ragu pada perjuangan Sneevliet membela rakyat. Begitu mengetahui Sneevliet bekerja di Kantor Dagang bergaji f 1.000 sebulan, Darsono semakin menaruh hormat pada pria Belanda pembebas kaum miskin Asia itu. Persidangan itu juga mempertemukan Darsono dengan Semaoen. Darsono diajak Semaoen bergabung dengan Sarekat Islam Semarang. Darsono yang melihat tidak ada jawaban atas pergulatan dirinya dalam Islam, Kristen maupun Budha, melainkan sosialisme. Sebuah dunia yang dia pilih untuk warnai masa mudanya.
Catatan sejarah atas diri Darsono sangat jauh dari cukup. Di diperkirakan 1897 tempat lahirnya tidak diketahui. Ayahnya seorang pegawai negeri, karenanya Darsono mampu mengenyam bangku sekolah. Darsono akrab dengan kehidupan petani karena pergaulanya dengan anak-anak petani ketika masih bocah.
Setamat dari sekolah pendidikan pertanian Darsono bekerja di perkebunan tebu. Sebuah tempat dimana dia melihat kemiskinan dan sistem sosial yang buruk. Selama bekerja, Darsono meluangkan waktunya dengan membaca buku-buku yang dia perolehnya. Masa itu kehidupan kuli-kuli perkebunan yang buruk menjadi hal biasa.
Setelah usahanya untuk belajar di Sekolah Dokter Hewan gagal, Darsono kembali ke Semarang. Sampai akhirnya hadir dalam persidangan Sneevliet dan bertemu Semaoen yang kemudian menempatkannya dalam redaksi Sinar Djawa mulai 27 Februari 1918 pada bagian telegram.
Menurut Darsono, rakyat Jawa masih bodoh. Untuk menyadarkannya diperlukan artikel-artikel yang berani. Tulisan yang terlalu ilmiah tidak akan dimengerti oleh rakyat yang umumnya tidak pernah sekolah. Orang yang berani lebih diperlukan dari pada orang yang terdidik dan pandai. Cara yang tepat menurut Darsono adalah hantam kromo bukancara intelektual.
Keterlibatan Darsono dan Mas Marso yang cenderung kiri di Sinar Djawa membuat beberapa orang pergerakan yang kurang radikal gerah. Sejak 28 Februari 1918 satu persatu anggota redaksi Sinar Djawa seperti Mohammad Joesoef, Aloei juga Martowidjojo keluar. SI cabang semarang semakin lama semakin radikal dan cenderung menyerang golongan moderatnya yang kebanyakan menduduki posisi kunci dalam SI, termasuk Darsono sendiri. 
Artikel Darsono adalah Giftige Waarheidspijlein (Pengadilan Panah Beracun) menulis: "Selama toemboeh-toemboehan bisa hidoep, SETAN OEANG, jang dengan rapi dilindoengi oleh pemerintah, soedah membikin sengsaranja ra'jat."

"Setan Oeang" istilah politik pada zaman pergerakan yang ditujukan kepada para pemilik modal atau pengusaha. Istilah ini mengacu pada segala bidang di mana modal dapat berkuasa, seperti pendidikan, perkebunan, ataupun pajak. Politik etis yang dicanangkan kaum etisi Belanda lebih banyak dimanfaatkan pemilik modal. Pengadaan sarana irigasi, edukasi dan migrasi lebih menguntungkan pemilik modal daripada memperbaiki kehidupan rakyat pribumi. Setiap perusahaan yang mengeksploitasi hasil bumi tanah Hindia tentunya hanya membutuhkan tenaga-tenaga murah. Tidak masuk akal bagi kaum pemilik modal mendatangkan tenaga kasar dari Eropa. Pastinya tenaga murah pribumi yang dibutuhkan oleh para pemilik modal alias Setan Oeang (kata Darsono).

Pemerintah kolonial hanya sebagai fasilitator dari "Setan Oeang". Banyak sekolah dibangun untuk menyediakan tenaga kerja murah yang dibutuhkan oleh pemilik modal untuk menggerakan produksi mereka di Hindia. Pemerintah telah mengadakan beberapa sekolah pribumi dengan kurikulum terbatas bagi rakyat pribumi calon buruh dari usaha milik Setan Oeang. Anak-anak pribumi jelata hanya dapat menikmati tweede klass (sekolah bumiputra klas dua tanpa bahasa Belanda) yang biasa disebut Sekolah Angka loro. Sebuah sekolah dengan masa belajarnya 3 tahun. Dimana mereka hanya dididik untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Lulusan macam inilah yang dibutuhkan oleh Setan Oeang. Darsono yang geram dengan kondisi semacam ini berkata:
"Djika saja berani membilangkan, bahwa hampir semoea sekolahan jang diadakan di Hindia sini tjuma boeat membesarkan keoentoengan setan oeang asing, itoelah sebenarnja djuga, itoelah boekan omong kosong. Sekolahan machinist boeat pabrik-pabrik atau spoor dan tram, kepoenjaan setan oeang asing. Sekolah opzichter begitoe djoega; sekolah dagang idem; opleiding school boeat ambtenaar idem; cultureschool di Soekaboemi idem; sekolah dokter setali tiga oeang, dan begitoe sebagainja .
Umumnya pengadaan sekolah berkualitas dengan standart yang mendekati Eropa oleh pemerintah kolonial hanya ditujukan kepada elit feodal. Pembatasan pendidikan non formal bagi rakyat pribumi melalui rapat-rapat umum dilarang Asisten Residen di kota Semarang. Pemerintah kolonial berupaya menutup rapat pintu kesadaran kaum kromo akan pentingnya pendidikan politik. Darsono bereaksi dengan kecamannya terhadap Asisten Residen Semarang:

" Pada tanggal 9 mei jang laloe di gedoeng Oost java bioscoop Semarang diadakan Openbare Vergadering oleh ISDV....idzin boeat itoe bermoela toean toean asistent resident dari kota Semarang mendjawab tidak boleh diadakan...kedoea...minta idzin lagi didjawab: boleh diadakan, akan tetapi orang jang terpeladjar dari kepala warga SI sadja jang boleh mengoendjoengi, sedang lain-lainnja orang masih bodo dilarang mendengarkan itoe vergadering....pengadjaran boeat ra,jat berdjalan begitoe pelan seperti keong (slak) dia maoe mengelarang si bodo boeat mendengarkan itoe vergadering jang dapat menambahkan kepandaian dan melebarkan pemandangannja".

Pemerintah kolonial enggan membuka sekolah-sekolah tinggi bagi kemajuan rakyat Hindia. Terlalu mahal bagi pemerintah kolonial untuk mendatangkan pengajar-pengajar dari Eropa yang bayarannya tinggi. Alasan lain yang lebih penting karena perkembangan modal tidak menuntut tenaga kerja bumiputra (yang murah) yang berpendidikan tinggi karena relatif masih bisa diatasi oleh orang Belanda sendiri yang terkadang didatangkan juga dari Negeri Belanda.
Bergabungnya Darsono dalam barisan kiri Sarekat Islam Semarang ikut mewarnai perjuangan kaum buruh di Hindia. Golongan kiri di Sarekat Islam Semarang inilah cikal-bakal PKI yang yang meneriakan kepentingan buruh-tani di Hindia. Ketika masih di SI cabang Semarang Darsono berusaha memperjuangkan keringanan pajak rakyat dan membebankan pajak yang lebih besar kepada kaum Setan Oeang. Masalah ini akan dibawa dalam Kongres Nasional Central Sarekat Islam ke-3 yang diadakan pada tanggal 29 September-6 Oktober 1918 di Surabaya.
Dengan uang yang dimiliki kaum Setan Oeang memaksa desa-desa menyewakan tanahnya untuk perkebuanan dengan memberikan premi tertentu kepada lurah-lurah. Sawah milik desa yang komunal yang sebelumnya dikelola oleh petani, dijadikan perkebunan dan menjadikan para penduduk sebagai kuli perkebunan. Dalam hal ini pemerintah lalai denngan nasib para petani ini. Lurah hanya menjadi bagian dari sistem saja dan membiarkan warganya sengsara. Semua ini tak lain untuk meningkatkan produksi gula. Pemerintah hanya bisa mendukung kemauan kaum Setan Oeang yang hanya mengeruk laba dari keringat tenaga pribumi dan kesuburan tanah Hindia..."
Serangan Darsono dalam Giftige Waarheidspijlein adalah serangan terhadap kebijakan-kebijakan kolonial terhadap rakyat tertindas di Hindia. Giftige Waarheidspijlein ditulis Darsono berdasar literatur yang pernah dibacanya. Salah satu bahan tulisan Darsono adalah Het Process Sneevliet (1917) yang menjadi bacaan wajib kaum pergerakan dan menjadi bacaan terlarang di sekolah-sekolah pemerintah. Tulisan Clive Day The Policy and Administration of the Deutch in Java (1904). Kedua bahan ini menjelaskan bahwa kemiskinan yang melanda mayoritas pribumi tidak terjadi tanpa sebab, tetapi memiliki proses sejarah yang panjang. Het Process Sneevliet menyatakan sumber kemiskinan dimulai oleh merkantilisme VOC (Vereniging Oost indische Compagnie, maskapai dagang Belanda terbesar di Nusantara sebelum abad XIX). Devide et Impera (politik pecah belah) VOC berlanjut dengan monopoli perdagangan dan pungutan pajak yang mencekik rakyat pribumi. Penguasa lokal dan bawahannya lebih banyak diam (mendukung) dan hampir semuanya hidup jauh dari derita yang dialami rakyatnya. Pemerintah kolonial tidak lebih dari panah beracun bagi kaum kromo yang miskin dengan kebijakan-kebijakan kolonialnya.
Karena tulisan dan kepemimpinannya, Darsono menjadi sosok yang menonjol dan menjadi orang penting kedua dalam kepemimpinan ISDV di Semarang. Kebiasaannya membaca buku menjadikan ahli dalam berteori di partai. Rivalitas Darsono dengan tokoh SI mapan macam Tjokroaminoto atau Abdoel Moeis bukan rahasia umum. Awal 1920 sebuah surat dari Komunis Internasional(Komintern) datang, isinya adalah menganjurkan bergabungnya ISDV dalam Komintern. Salah satu syaratnya adalah menggunakan nama terang partai komunis. Sebuah sidang yang panas dengan peserta 40 kemudian menerima peubahan nama tersebut. Perserikatan Komunis di Hindia pun lahir pada tanggal 20 Mei 1920. Inilah PKI generasi pertama yang juga terlibat dalam pergerakan nasional. Hanya saja perenan mereka kurang diakui sebagai kaum pergerakan.
Pada bulan Mei 1921 Ir Adolf Baars dibuang bersama Darsono keluar negeri. Dalam perjalanan, di Shanghai mereka bertemu Sneevliet yang menjadi wakil Komintern di Cina. Mereka lalu menuju Rusia. Ketika terjadi pemogokan besar-besaran di Jawa banyak tokoh-tokoh kiri ditangkap. Darsono berada diluar negeri ketika penangkapan itu terjadi. Hal ini membuat pemerintah kesulitan. Pada bulan November 1921 Darsono menghadiri Kongres Partai Komunis Belanda (Comunist Partij: CP) dan memberikan pidatonya. Darsono meminta diadakannya kerjasama antara PKI dengan CP.

Selama menjadi anggota PKI , Darsono pernah dicalonkan sebagai anggota Tweede Kamer (Majelis Rendah) tahun 1929 oleh Partai Komunis Belanda. Darsono didaftar urutan 3 dan Tan Malaka didaftar urutan 2, namun keduanya tidak terpilih. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kunjungan dan pidatonya pada kongres CP November 1921 sebelumnya. Karenanya Darsono juga cukup populer di Belanda. Apalagi Darsono juga cukup teoritis dalam pergerakan. Walau begitu Semaun dan Darsono kemudian keluar dari PKI kendati mereka masih memihak kaum yang tertindas. Banyak juga tokoh PKI angkatan 1920an yang menghilang dari peredaran perpolitikan pasca kemerdekaan Indonesia.
Darsono mendedikasikan hidupnya membela kaum yang tertindas dengan melawan Setan Oeang. Darsono masih percaya kekuatan pena mampu mengalahkan pedang. Tulisannya Giftige Waarheidspijlein adalah sebuah pengadilan kepada pemerintah kolonial yang tidak peduli dengan nasib kaum kromo pribumi. Ciri khas Darsono dalam tulisannya adalah bahasanya yang berani. Baginya bahasa ilmiah tidak dipahami rakyat tertindas.


SEMAUN

Semaun (lahir di kota kecil Curahmalang, Mojokerto, Jawa Timur sekitar tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971) adalah Ketua Umum Pertama Partai Komunis Indonesia (PKI).

Masa kecil

Semaun adalah anak Prawiroatmodjo, pegawai rendahan, tepatnya tukang batu, di jawatan kereta api. Meskipun bukan anak orang kaya maupun priayi, Semaoen berhasil masuk ke sekolah Tweede Klas (sekolah bumiputra kelas dua) dan memperoleh pendidikan tambahan bahasa Belanda dengan mengikuti semacam kursus sore hari. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena itu, ia kemudian bekerja di Staatsspoor (SS) Surabaya sebagai juru tulis (klerk) kecil.

Politik

Kemunculannya di panggung politik pergerakan dimulai di usia belia, 14 tahun. Saat itu, tahun 1914, ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) afdeeling Surabaya. Setahun kemudian, 1915, bertemu dengan Sneevliet dan diajak masuk ke Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, organisasi sosial demokrat Hindia Belanda (ISDV) afdeeling Surabaya yang didirikan Sneevliet dan Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel, serikat buruh kereta api dan trem (VSTP) afdeeling Surabaya. Pekerjaan di Staatsspoor akhirnya ditinggalkannya pada tahun 1916 sejalan dengan kepindahannya ke Semarang karena diangkat menjadi propagandis VSTP yang digaji. Penguasaan bahasa Belanda yang baik, terutama dalam membaca dan mendengarkan, minatnya untuk terus memperluas pengetahuan dengan belajar sendiri, hubungan yang cukup dekat dengan Sneevliet, merupakan faktor-faktor penting mengapa Semaoen dapat menempati posisi penting di kedua organisasi Belanda itu.

Di Semarang, ia juga menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu, dan Sinar Djawa-Sinar Hindia, koran Sarekat Islam Semarang. Semaoen adalah figur termuda dalam organisasi. Di tahun belasan itu, ia dikenal sebagai jurnalis yang andal dan cerdas. Ia juga memiliki kejelian yang sering dipakai sebagai senjata ampuh dalam menyerang kebijakan-kebijakan kolonial.

Pada tahun 1918 dia juga menjadi anggota dewan pimpinan di Sarekat Islam (SI). Sebagai Ketua SI Semarang, Semaoen banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Pemogokan terbesar dan sangat berhasil di awal tahun 1918 dilancarkan 300 pekerja industri furnitur. Pada tahun 1920, terjadi lagi pemogokan besar-besaran di kalangan buruh industri cetak yang melibatkan SI Semarang. Pemogokan ini berhasil memaksa majikan untuk menaikkan upah buruh sebesar 20 persen dan uang makan 10 persen.

Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaoen mewujudkan cita-cita Sneevliet untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Sikap dan prinsip komunisme yang dianut Semaoen membuat renggang hubungannya dengan anggota SI lainnya. Pada 23 Mei 1920, Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Tujuh bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaoen sebagai ketuanya.

PKI pada awalnya adalah bagian dari Sarekat Islam, tapi akibat perbedaan paham akhirnya membuat kedua kekuatan besar di SI ini berpisah pada bulan Oktober 1921. Pada akhir tahun itu juga dia meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow, dan Tan Malaka menggantikannya sebagai Ketua Umum. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi Ketua Umum dan mencoba untuk meraih pengaruhnya kembali di SI tetapi kurang berhasil.

Pengasingan

Pada tahun 1923, VSTP merencanakan demonstrasi besar-besaran dan langsung dihentikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan setelah itu Semaun diasingkan ke Belanda. Selama masa pengasingannya dia kembali ke Uni Sovyet, dimana dia tinggal disana lebih dari 30 tahun. Pada masa itu dia tetap menjadi aktivis tapi hanya dalam aksi-aksi terbatas, berbicara beberapa kali di Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa di Belanda pada masa itu. Dia juga sempat belajar di Universitas Tashkent untuk beberapa waktu.

Selama pembuangan ke Eropa, Semaoen aktif di Executive Committee of the Comintern, Komite Eksekutif Komunis Internasional (ECCI). Setelah beberapa tahun tinggal di Belanda, Semaoen lalu menetap di Uni Soviet dan menjadi warga negara di sana. Ia pernah bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia dan penyiar berbahasa Indonesia pada radio Moscow. Puncak "karirnya" adalah ketika diangkat oleh Stalin menjadi pimpinan Badan Perancang Negara (Gozplan) di Tajikistan.

Setelah masa pengasingannya dia kembali ke Indonesia, dan pindah ke Jakarta. Kepulangan Semaoen ke Indonesia pada tahun 1953 merupakan inisiatif Iwa Kusumasumantri. Semaoen, Iwa, dan Sekjen Partai Komunis Iran mengawini tiga putri kakak-adik yang saat itu bekerja dalam Comintern. Saat kembali ke Indonesia dalam usia setengah abad lebih, Semaoen telah terputus dari PKI, partai yang ia dirikan. Dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1961 dia bekerja sebagai pegawai pemerintah. Dia juga mengajar mata kuliah ekonomi di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Karya Dan Pemikiran

Semaoen juga seorang yang padat dalam berkarya. Kebanyakan karyanya ditulis di dalam surat kabar beraliran kiri. Pemikiran Semaoen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni oleh Sneevliet dan agama Islam walau sempat dalam karyanya ia memprotes pemikiran pribumi yang terlalu percaya akan kegaiban yang akan mengatur dan menyelamatkan mereka. Diantara karya-karya Semaoen adalah Penuntun Kaum Buruh yang dibuat untuk para anggota PKI, Hikayat Kadiroen yang menceritakan seorang priyayi Marxsis yang sangat peduli kepada rakyatnya dan Berbareng Bergerak.

Dalam pergerakan, ia menerima paham Marx tentang protes sosial kepada pemerintahan Hindia Belanda. Ia menganggap bahwa Pemerintah telah membiarkan warga pribumi terjatuh dalam kemiskinan karena usaha kapitalisasi di Indonesia terutama di Jawa. Ia berharap bahwa suatu hari nanti akan ada suatu keadaan mirip dengan Jawa Kuno yang membiarkan warganya hidup dengan apa yang ia inginkan. Dan hal itu hanya akan terjadi jika pemerintahan Sovyet hadir di antara mereka.

Guna menguatkan perjuanganya, ia bersama dengan kaum komunis internasional masuk dalam Komitern yang diadakan di Rusia. Namun sayang sekali jika dalam usahanya tersebut dengan tokoh-tokoh timur lain seperti Tan Malaka, Darsono atau Alimin tidak digubris dengan baik. Dewan Komitern lebih cenderung tertarik bagaimana memerahkan Eropa ketimbang membantu pergerakan di Asia, seperti di India atau Indonesia yang saat itu menjadi salah satu corong utama pergerakan di daerahnya.

KARTOSUWIRYO

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (lahir di Cepu, Jawa Tengah, 7 Januari 1905 – wafat 5 September 1962 pada umur 57 tahun) adalah seorang ulama karismatik yang memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) di Tasikmalaya pada tahun 1949.

Kartosoewirjo sempat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Kedokteran (Nederlands Indische Artsen School). Kiprah politiknya berawal saat ia menjadi murid sekaligus sekretaris pribadi tokoh Partai Sarekat Islam H. O. S. Tjokroaminoto. Karirnya kemudian melejit menjadi sekretaris jenderal Partai
Serikat Islam Indonesia (PSII). PSII merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam. Kartosoewirjo kemudian bercita-cita untuk mendirikan negara Islam (Daulah Islamiyah). Di PSII ia menemukan jodohnya. Ia menikah dengan Umi Kalsum, anak seorang tokoh PSII di Malangbong. Ia kemudian keluar dari PSII dan mendirikan Komite Pembela Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia (KPKPSII).

Pada masa perang kemerdekaan 1945-1949, Kartosoewirjo terlibat aktif tetapi sikap kerasnya membuatnya sering bertolak belakang dengan pemerintah, termasuk ketika ia menolak pemerintah pusat agar seluruh Divisi Siliwangi melakukan long march ke Jawa Tengah. Perintah long march itu merupakan konsekuensi dari Perjanjian Renville yang sangat mempersempit wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kartosoewirjo juga menolak posisi menteri yang ditawarkan Amir Sjarifuddin yang saat itu menjabat Perdana Menteri.

Kekecewaannya terhadap pemerintah pusat semakin membulatkan tekadnya untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Kartosoewirjo kemudian memproklamirkan NII pada 7 Agustus 1949. Tercatat beberapa daerah menyatakan menjadi bagian dari NII terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pemerintah Indonesia kemudian bereaksi dengan menjalankan operasi untuk menangkap Kartosoewirjo. Gerilya NII melawan pemerintah berlangsung lama. Perjuangan Kartosoewirjo berakhir ketika aparat keamanan menangkapnya setelah melalui perburuan panjang di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Pemerintah Indonesia kemudian menghukum mati Kartosoewirjo pada September 1962.


BUNG KARNO

Ir. Soekarno (lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – wafat di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 - 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya - berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat - menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Latar belakang dan pendidikan

Soekarno dilahirkan dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya, Jawa. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali [1].

Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke Hoogere Burger School (H.B.S.) di sana sambil mengaji di tempat Tjokroaminoto. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).

Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge School (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij.

Masa pergerakan nasional

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pledoinya yang fenomenal: Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.

Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hassan.

Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu.
Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.

Masa penjajahan Jepang
 
Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk "mengamankan" keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer.

Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H Mas Mansyur dan lain lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya.
 
Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerjasama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri.

Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok Peristiwa Rengasdengklok.

Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.

Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang,antara lain dalam kasus romusha.

Masa Perang Revolusi
 
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI,Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan moment tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada dimana 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.

Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu. (dibawah Inggris) meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jendral A.W.S Mallaby.

Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.

Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara (presidensiil/single executive). Selama revolusi kemerdekaan,sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensiil/double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis.

Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.
Masa kemerdekaan
 
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.

Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet seumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.
 
Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat "bom waktu" yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang merubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam pemecahan konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.
 
Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRC).

Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak ia "bercerai" dengan Wakil Presiden Moh. Hatta, pada tahun 1956, akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan Indonesia. Ditambah dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, dan puncaknya, pemberontakan G 30 S, membuat Soekarno di dalam masa jabatannya tidak dapat "memenuhi" cita-cita bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera.
Sakit hingga meninggal
Soekarno sendiri wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta, setelah mengalami pengucilan oleh penggantinya Soeharto. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur, dan kini menjadi ikon kota tersebut, karena setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Terutama pada saat penyelenggaraan Haul Bung Karno.


Peninggalan

Pada tanggal 19 Juni 2008, Pemerintah Kuba menerbitkan perangko yang bergambar Soekarno dan presiden Kuba Fidel Castro.[2] Penerbitan itu bersamaan dengan ulang tahun ke-80 Fidel Castro dan peringatan "kunjungan Presiden Indonesia, Soekarno, ke Kuba".

Penamaan

Nama lengkap Soekarno ketika lahir adalah Kusno Sosrodihardjo.[3] Ketika masih kecil, karena sering sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa[rujukan?]; oleh orang tuanya namanya diganti menjadi Soekarno[rujukan?]. Di kemudian hari ketika menjadi Presiden R.I., ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah (Belanda)[rujukan?]. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah[rujukan?].

Sebutan akrab untuk Ir. Soekarno adalah Bung Karno.

Achmed Soekarno

Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Achmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, "Siapa nama kecil Soekarno?" karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Entah bagaimana, seseorang lalu menambahkan nama Achmed di depan nama Soekarno. Hal ini pun terjadi di beberapa Wikipedia, seperti wikipedia bahasa Ceko, bahasa Wales, bahasa Denmark, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol.

Sukarno menyebutkan bahwa nama Achmed di dapatnya ketika menunaikan ibadah haji.[4]

Dan dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Sukarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab.

Jejak Langkah Sang Proklamator

6 Juni 1901
Sukarno dilahirkan di Surabaya, dari pasangan Ida Ayu Rai Srimben (asal Singaraja, Bali) dan Raden Soekemi Sosrodihardjo (Probolinggo, Jawa Timur). Setelah pindah sebentar ke Sidoarjo, keluarga Soekemi menetap di Mojokerto, Jawa Timur, dan Sukarno mulai bersekolah di sekolah dasar zaman Belanda hingga kelas lima. Lalu, ia melanjutkan pendidikan ke Europeesche Lagere School (ELS), sekolah Eropa berbahasa Belanda, di Surabaya.

1915
Masuk Hoogere Burger School (HBS), sekolah menengah Belanda, dan ikut dirumah Tjokroaminoto, Ketua Sarekat Islam. Di situ, dia berkenalan dengan tokoh-tokoh senior pergerakan dan memulai proses magang politik.


21 Januari 1921
Artikel Sukarno yang pertama terbit di halaman depan koran Oetoesan Hindia milik Sarekat Islam. Sukarno mengawini Oetari Tjokroaminoto–yang menjadi perkawinan pertama Soekarno.

Pertengahan 1921
Kuliah di (Technische Hooge School—Institut Teknologi Bandung).

1923
Menikahi Inggit Garnasih, janda berusia 12 tahun lebih tua dan induk semangnya selama ia kuliah di Bandung.

25 Mei 1926
Mendapatkan gelar insinyur dari THS. Hotel Preanger adalah salah satu karyanya.
Pertengahan 1926:
Ikut mendirikan Klub Studi Umum, Bandung, klub diskusi yang berubah menjadi gerakan politik radikal. Terbit artikelnya yang terkenal: “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme”.

4 Juni 1927
Mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Pada kongres 1928, gerakan itu memproklamasikan diri sebagai partai, dengan nama baru: Partai Nasional Indonesia.

28 Oktober 1928
Sumpah Pemuda. Berbagai kelompok pemuda menyatakan “memiliki bangsa, bahasa, dan tanah air yang sama: Indonesia.” Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan.

29 Desember 1929
Sukarno ditangkap bersama tokoh PNI lain dan dijebloskan ke tahanan Penjara Banceuy. Tuduhannya: merencanakan pemberontakan kepada Belanda.

Agustus 1930
Pengadilan Sukarno. Dalam pembelaannya yang amat terkenal, “Indonesia Menggugat”, ia mengecam penjajahan dan menyerukan perlawanan. Untuk pertama kalinya dia memakai istilah “Marhaen” sebagai ganti kaum buruh (proletar).

31 Desember 1931
Hukuman Sukarno dipotong dua tahun dan ia dibebaskan. PNI pecah, Sukarno belakangan memilih masuk Partindo.

1 Agustus 1933
Sukarno ditangkap untuk kedua kalinya.

21 November 1933
Sukarno menyatakan diri keluar dari Partindo.

17 Februari 1934
Sukarno dibuang ke Ende, Flores.

Februari 1938
Pengasingan Sukarno dipindahkan ke Bengkulu.

9 Juli 1942
Sukarno kembali ke Pulau Jawa dan merebut simpati sebagai pemimpin pergerakan Indonesia di zaman Jepang

16 April 1943
Bersama Jepang, Sukarno membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang ternyata dipakai Jepang sebagai pekerja paksa (romusha) dan menjadi propagandis Jepang.

7 September 1943
Penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia kelak di kemudian hari (tidak ada batas waktu spesifik).

1 Juni 1945
Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Sukarno melahirkan istilah Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia. Rapat itu juga menyekapati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstituti negara Indonesia.

16 Agustus 1945
Sukarno menolak tuntutan pemuda untuk memproklamasikan Indonesia dengan alasan belum mendapat kepastian menyerahnya Jepang dalam perang. Mereka menculik Sukarno dan Hatta dan membawanya ke Rengasdengklok.

17 Agustus 1945
Proklamasi Indonesia dibacakan Sukarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia.

18 Agustus 1945
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang dan menetapkan Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Kelak mereka dikenal dengan Dwi-Tunggal.

3 November 1945
Pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya menyukai terbentuknya partai politik dan mengadopsi sistem parlementer.

14 November 1945
Kabinet pertama yang baru berusia tiga bulan jatuh, digantikan kabinet kedua dengan bentuk parlementer di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Sejak saat itu, kabinet selalu jatuh-bangun.

18 September 1948
Pecah pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin Muso, tokoh PKI yang sejak 1920-an mengungsi di Moskow.

27 Desember 1949
Lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pada Agustus 1950, ia berhasil menyatukan negara dalam negara itu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17 Oktober 1952
Dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober, ketika sebagian tentara angkatan darat mengarahkan moncong meriamnya ke Istana dan menuntut Sukarno membubarkan parlemen.

18 April 1955
Berlangsung Konferensi Asia Afrika atas prakarsa Bung Karno. 31 Desember 1956 Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

21 Februari 1957
Sukarno membekukan sistem demokrasi parlementer yang berlangsung sejak 1950 dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin.

14 Maret 1957
Sukarno memberlakukan keadaan perang dan darurat perang (SOB) akibat banyaknya pemberontakan militer di daerah.

30 November 1957
Terjadi percobaan pembunuhan terhadap Sukarno. Semua pelaku dihukum mati. Para pelaku diidentifikasi sebagai kelompok antikomunis.

5 Juli 1959
Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan konstituante (DPR Sementara) dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

17 Agustus 1959
Sukarno memperkenalkan Manifesto Politik yang oleh MPRS dikukuhkan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Manipol memuat lima pokok: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

30 September 1960
Di depan Majelis Umum PBB, Sukarno menguraikan Pancasila dan perjuangan membebaskan Irian Barat dalam pidato berjudul To Build the World Anew.

1963
Untuk menandingi Olimpiade yang digelar negara-negara Barat, Sukarno menggelar pertandingan olahraga internasional Ganefo (Games of New Emerging Forces) di Senayan, Jakarta, 10-22 November 1963, yang diikuti 48 negara.

3 Mei 1964
Karena kebenciannya kepada kolonialisme Inggris di Asia, Sukarno menyerukan “Ganyang Malaysia”. Indonesia keluar dari PBB dan membentuk Poros Jakarta-Peking.

14 Januari 1965
Partai Komunis Indonesia mulai melancarkan provo-kasi dengan tuntutan untuk mempersenjatai buruh dan tani (angkat-an kelima). Sukarno belum menanggapinya.

26 Mei 1965
Beredar isu “Dokumen Gilchrist” yang menyebutkan adanya dewan jenderal dalam tubuh angkatan bersen-jata untuk mengambil kekuasaan dari Sukarno.

Juli 1965
Sukarno mulai sakit-sakitan dan D.N. Aidit memerintahkan agar biro khusus PKI menyiapkan gerakan mengantisipasi dampak sakitnya Sukarno.

30 September 1965
Penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal AD di Jakarta. PKI, yang memperoleh perlindungan Sukarno, dituding sebagai biang keladinya.

14 Oktober 1965
Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segara embekukan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Sukarno menolak untuk bertindak tegas terhadap PKI.

11 Maret 1966
Dengan helikopter, Sukarno terbang ke Istana Bogor, setelah mendengar Istana dikepung pasukan tak dikenal. Di sanalah dia menandatangani Supersemar.

20 Juni 1966
Sidang Umum Ke-4 MPRS di Jakarta antara lain menetapkan, jika Presiden berhalangan tetap, mengemban Supersemar, yakni Soeharto, menjadi presiden.

21 Januari 1967
Pidato pertanggungjawaban Sukarno pada 10 Januari, Nawaksara, ditolak MPRS dan DPRGR menyimpulkan ada petunjuk Sukarno terlibat dalam peristiwa 30 September.

22 Februari 1967:
Sukarno diberhentikan dari jabatan presiden dan digantikan Jenderal Soeharto.

21 Juni 1970:
Sukarno wafat di Istana Bogor setelah menderita sakit yang lama di Wisma Yasa, Jakarta. Jenazah Sukarno dimakamkan di Blitar. Hingga akhir hayatnya, Sukarno tak pernah diadili karena tuduhan pro-PKI.

Pidato Bung Tomo


Bismillahirrahmanirrahim

Merdeka

Saudara – saudara rakyat jelata diseluruh indonesia
terutama saudara – saudara penduduk kota Surabaya
Kita telah mengetahui bahwa hari ini tentara ingris telah
menyebarkan pamflet – pamfet
yang memberikan ancaman pada kita semua.
Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka
tentukan menyerahkan senjata – senjata yang telah
kita rebut dari tangan tentara Jepang.
Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan.
Mereka telah mita supaya kita datang semua pada mereka itu dengan membawa bendera putih
tanda bahwa kita menyerah pada mereka.
Saudara – saudara didalam pertempuran – pertempuran yang lampau,
kita sekalin telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya,
yang berasal dari Sulawesi, pemuda – pemuda yang berasal daari Bali,
pemuda – pemuda yang berasal dari Kalimantan,
pemuda – pemuda yang berasal dari Sumatra, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli dan seluruh pemuda yang berada di Surabaya ini.
Di dalam pasukan – pasukan mereka masing -masing dengan pasukan rakyat yang dibentuk dikampung – kampung
telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol,
telah menunjukkan satu kekuatan hingga
mereka itu terjepit di mana – mana.
Hanya karena taktik yang licik dari mereka itu saudara – saudara,
dengan mendatangkan Presiden dan Pemimpin – pemimpin lainnya ke Surabaya ini,
maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran.
Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya.

Saudara – saudara, kita semuanya – kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tangtangan tentara Inggris itu, dan kalau pimpinan tetara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengar jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkan lah ini tentara Inggris!

Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia, kepada kau sekalian hai tentara Inggris! Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk padamu! Kau menyuruh kita membawa senjata – senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekutan yang ada! Tetapi inilah jawaban kita

“selama Banteng – Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membasahi secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah pada siapapun juga”

Saudara – saudara rakyat Surabaya bersiaplah. Keadaan genting. tetapi saya peringatkan sekali lagi jangan mulai menembak, baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang meraka itu! Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang – orang yang benar – benar inggin merdeka! Dan untuk kita saudara – saudara, lebih baik hancur lebur dari pada tidak merdeka!

Semboyan kita tetap! Merdeka atau Mati! Dan kita yakin saudara – saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh kepada kita. Sebab Allah selalu berpihak kepada yang benar.
Percayalah saudara – saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
Merdeka